Jakarta, bangsako. Com – Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa mengatakan permasalahan yang kini muncul di Kota Batam cukup kompleks dan tidak bisa serta merta diselesaikan dengan sebuah keputusan yang dibuat tambal sulam. Menurutnya, harus dilihat secara komprehensif dari akar permasalahannya hingga memunculkan polemik seperti saat ini.
Demikian dikatakan Ria, di sela-sela mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepulauan Riau dan Kadin Kota Batam, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (12/3/2019).
“Jangan ada keputusan yang dibuat tambal sulam. Sebentar bikin keputusan A, sebentar bikin keputusan B. Ditambah lagi yang membuat keputusan tidak memahami secara komprehensif dari bawah ke atas dalam melihat persoalan Batam itu seperti apa,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Karena itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau dalam RDPU tersebut mengusulkan agar dibuat Panitia Khusus (Pansus) guna menyikapi permasalahan di Batam. Dan ia bersyukur usulan tersebut mendapat didukung dan direspon positif dari seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang hadir dalam RPDU ini.
“Saya bersyukur dengan disetujui oleh rekan-rekan yang secara fraksi, sebetulnya sudah kuorum, ditambah lagi Ketua Komisi II juga sudah mengetok kesimpulan yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi satu solusi yang sifatnya permanen untuk persoalan yang ada di Batam,” ujarnya.
Lewat Pansus Ria berharap agar semua stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Batam dapat duduk bersama mencari jalan keluar bagi Otorita Batam dan sudah tentu sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pansus ini bisa menjadi solusi untuk penyelesaian Batam yang betul-betul permanen.
Ditambahkan Ria, kondisi perekonomian Batam menjadi suram dan buram gara-gara sebuah keputusan yang menurutnya tidak tepat. Ia paham betul bagaimana kondisi Batam sekarang ini, ia juga telah siap bilamana kelak terjadi pro kontra terkait berbagai permasalahan yang ada di Batam.
“Pro kontra masalah Batam ini berkaitan dengan banyak hal, mulai dari ex-officio rangkap jabatan, hingga persoalan-persoalan rumit yang berkaitan dengan tanah penduduk masih dianggap rumah liar atau tanah ilegal, karena dianggap tanah hutan lindung. Padahal mereka sudah beranak-pinak di situ,” tegas Ria.
Mewakili konstituennya, ia berharap dengan terbentuknya Pansus, Batam tidak hanya sekedar dibicarakan oleh pihak-pihak tertentu, namun penyelesaian atas permasalahannya agar dibahas secara komprehensif di DPR RI dengan melibatkan mereka yang mempunyai kepentingan dan menginginkan kemajuan Kota Batam.
(red/jul)
