W
acana pembentukan Provinsi Khusus Batam mulai ramai diperbincangkan sejumlah masyarakat, menyusul sengketa wewenang antara Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang tidak kunjung selesai.
Dualisme Kebijakan yang dibuat oleh BP Batam seringkali tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemko Batam. Bahkan dalam beberapa hal terkesan ada persaingan dan pertentangan.
Sehingga Presiden ketiga RI BJ Habibie mewacanakan pembentukan Provinsi Khusus ,hal tersebut mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam.
Mantan presiden tersebut mengusulkan menjadikan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) sebagai provinsi khusus ekonomi.
Menurut Habibie, untuk memajukan Batam tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada cita-cita awal, yakni menjadikan Batam sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.
Semua itu baru bisa dicapai jika semua pihak bersatu. Tidak ada lagi saling sikut kepentingan satu sama lain. “Ya, back to basic. Menjadikan Batam, Rempang, dan Galang sebagai provinsi khusus ekonomi, itu solusinya,” tegas mantan ketua Otorita Batam itu.
Namun wacana pembentukan Provinsi khusus diangap tokoh di kepri dan Gubernur kepri merupakan agenda yang dipandang tidak perlu dimunculkan dan justru wacana itu akan memeperkeruh suasana di Kepri.
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan BP – Pemko terlebih dahulu daripada mewacanakan Batam provinsi Khusus.
“kita selesaikan sajalah dulu yang ada ya, jangan buat yang aneh-aneh lagi, nanti malah mundur ini yang ada sekarang tinggal perbaiki saja, jangan ber repot–repot, aneh-aneh waktu sayang terbuang dengan opini – opini baru” Ucap Nurdin beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu ,anggota Komis VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, Standarisasi Nasional, Nyat Kadir menegaskan, wacana pembentukan Provinsi Khusus Batam masih perlu kajian yang mendalam, dan membutuhkan waktu yang lama.
“Kalau Provinsi Khusus Batam masih lama. Lebih baik bentuk daerah ekonomi khusus. Kajian dululah, biaya pasti mahal untuk membuat Provinsi Khusus,” kata Nyat Kadir yang merupakan DPR RI Dapil Kepri Minggu (21/5/2017)
Mantan Walikota Batam menilai wacana itu hanya sebatas impian belaka.
“menurut saya jangan bermimpi untuk membetuk provinsi khusus, kita sama-sama besarkan dulu Provinsi Kepri ini. Provinsi ini umurnya baru 15 tahun. Ayo sama-sama besarkan,” ajak Nyat Kadir.
Karena kata Dia, perlu waktu berpuluh tahun untuk merubah Undang – Undang tentang pembentukan Kota Batam yang memang sudah menjadi kawasan FTZ.
“Macam mana merevisinya karena uu tersebut sepaket dengan Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Tanjungpinang, ” ujarnya.
Belum lama ini , mantan anggota DPR dari daerah pemilihan Kepulauan Riau yang sekarang menjabat sebagai Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyatakan, realisasi pembentukan provinsi khusus Batam yang diwacanakan sejumlah pihak masih membutuhkan kajian yang mendalam.
“Provinsi Khusus Batam, membutuhkan banyak kajian,” kata Harry , Senin.
Saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI Harry juga sempat mewacanakan pembentukan provinsi khusus Batam untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia itu.
Harry mengingatkan, bila menjadi provinsi khusus, maka kekhususannya terkait potensi ekonomi yang dimiliki Batam.
Indonesia memang mengenal provinsi khusus, namun belum ada yang terkait potensi ekonomi, melainkan kekhususan kultural seperti Yogyakarta, kekhususan tertentu seperti Aceh dan lokasi ibu kota seperti Jakarta.
“Belum ada model provinsi khusus berdasarkan potensi ekonomi, kalau ini bisa diadakan, maka bisa diterapkan di beberapa tempat lain seperti Papua, Sabang dan Bitung,” kata Harry.
Batam memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung lokasinya yang strategis, berada di Selat Malaka, berdekatan dengan Singapura.
Bila Batam menjadi provinsi khusus, maka harapannya adalah dapat menjadi lokasi pelabuhan alternatif di luar Singapura.
Ia yakin, bila Batam dikelola dengan baik, maka kawasan itu dapat memberikan sumbangan ekonomi yang lebih besar kepada Indonesia.
Menurut dia, untuk mewujudkan provinsi khusus Batam, maka diperlukan kemauan politik dari pemerintah.
“Perlu kemauan politik. Saya belum tahu itu. Tapi kalau melihat pemikiran Presiden Jokowi, ‘kayaknya’ cocok. Yang penting semuanya maju,” kata dia.
Bahkan reaksi keras muncul dari Ketua Badan Penyelarasan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), Huzrin Hood menilai, wacana pembentukan Provinsi Khusus Batam tersebut merupakan upaya memecah belah. Karena, saat perjuangan dulu sudah menjadi kesepakatan bersama ketujuh kabupaten/kota bersatu dalam wadah Provinsi Kepri.
“Saya kira ini upaya memecah belah. Sudah menjadi kesatuan kita bersama bersepakat dalam wadah Provinsi Kepri,” ujarnya usai Apel Peringatan Hari Marwah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau ke-15 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/5/2017).
Bahkan menurutnya, dalam wacana tersebut ada rencana untuk mengangkat mantan Wagub Kepri, Soeryo Resoationo, sebagai Dewan Kehormatan.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri untuk menolak ajakan tersebut. Karena dinilai mencederai kesatuan dan kebersamaan di Provinsi Kepri ini.
“Saya sarankan Pak Soeryo jangan menerima itu. Pak suryo sudah menikmati jabatan Wagub Kepri 5 tahun. Jadi dengan menerima sebagai Dewan Kehormatan itu tidak baik,” tegas Huzrin.
(redaksi /budi Arifin)
