Natuna, bangsako. Com- Bupati Hamid Rizal Pemerintah Kabupaten Natuna buka kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Natuna tahun 2019, untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2020.
Musrenbang kali ini mengangkat tema ” Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis Sumberdaya Alam Terbarukan didukung Penguatan Manajemen Sumberdaya Aparatur”, digelar selama dua hari mulai tanggal 11-12 Maret 2019 dipusatkan di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso Ranai, Natuna, Kepri, Senin (11/03/2019) sekira pukul 20.15 Wib.
Tampak dihadiri oleh Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, Wakil Ketua Daeng Amhar dan Anggota, FKPD, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) para Camat serta tokoh masyarakat.
Bupati Hamid Rizal menegaskan pelaksanaan kegiatan Musrenbang dimulai dari tahap desa, kelurahan dan kecamatan, OPD sampai pada tingkat Kabupaten Natuna, memiliki peranan penting sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat untuk menyusun perencanaan program kerja pembangunan daerah untuk tahun 2020.
Menurut Hamid kondisi terkini terjadi penurunan angka pengangguran jika dibandingkan pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya, yaitu 4,07 Presen, sedangkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5 persen.
Sedangkan indikator ketimpangan pembangunan melalui rasio mengalami penurunan, sebelumnya yaitu 0,32 persen. Namun harus diakui bahwa terjadi perlambatan 5,68 persen pada pertumbuhan ekonomi.
Forum ini menjadi tempat diskusi antar perangkat daerah dan perwakilan kecamatan dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengedepankan program skala prioritas, serta mendukung kebijakan program pemerintah pusat sesuai amanah Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Melalui kesempatan ini, Hamid berharap seluruh kepentingan aspirasi masyarakat dapat diselaraskan dengan segala program yang akan diusulkan sehingga mendapat kesepakatan dalam pembahasan RAPBD Natuna tahun 2020, pinta Hamid.
Sementara Ketua DPRD Natuna, Yusripandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Natuna beserta jajarannya yang telah menjaga konsistensi pelaksanaan Musrenbang.
Perlu diketahui bersama ada tiga belas tahapan dalam perencanaan dan penganggaran dalam setiap tahun mulai dari Musrenbang desa, Kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
Tahap berikutnya menetapkan SKPD KUAPPAS kesepakatan semua KUAPPAS
Penyusunan RKA dan SKPD singkronisasi
RKA dan SKPD dan persetujuan APBD Penetapan APBD penyusunan DPA SKPD dan pelaksanaan APBD.
Kata, Yusripandi jika semua lembaga eksekutif maupun legislatif konsisten
maka, tidak ada terjadi yang namanya terlambat pengesahan (Ketuk palu) APBD Natuna.
Dia mengajak semua pihak bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk konsisten setiap tahapan pembahasan APBD, sebab jika terlambat mengesahkan APBD maka ada sanksi administratif bagi anggota DPRD dan kepala daerah yaitu berupa tidak dibayar selama enam bulan semua hak keuangannya.
Namun kata Yusripandi perlu diingat bahwa setiap sanksi tersebut tidak dikenakan kepada lembaga yang terlambat menjalankan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Ketua DPRD Natuna menyarankan melalui musrenbang pokok-pokok pikiran DPRD Natuna urusan kesehatan seperti kinerja petugas pelayanan kesehatan puskesmas dan Pustu dirasa perlu ada perbaikan terutama pelayanan BPJS harus tersosialisasikan dengan baik.
Agar jangan sampai masyarakat binggung dan dapat menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat luas biaya pengobatan dan sebagainya.
Pihak legislatif mengharapkan untuk urusan pendidikan menjadi konsentrasikan bersama karena pembangunan yang berkelanjutan itu ada pada pendidikan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan berkualitas.
Legislatif juga menyarankan harus dipikirkan solusi agar kiranya pendidikan lebih lebih bermutu dan berkualitas memberikan beasiswa kepada putra- putri yang tidak mampu secara finansial namun berprestasi.
Sektor pariwisata menurut DPRD Natuna merupakan sektor unggulan dari visi dan misi Bupati harus ada penata ruangan yang ditetapkan pemerintah yang memadai.
Sebab saat ini banyak para investor yang ingin membangun di Natuna namun masih terkendala banyak tata ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya. Sementara banyak daerah wisata yang memiliki potensi secara panorama pemandangan yang indah, namun belum dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tata ruang yang ada baik wilayah industri, perkebunan dan pertanian.
Dia mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah menjadi tugas bersama untuk menata daerah untuk mewujudkan pembangunan Natuna yang lebih maju dan mampu sejajar mengejar kketertinggalan dengan daerah lain, tandasnya.
(Red/Pohan)
